Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama para menteri di bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan sejumlah agenda penting terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang dibahas di DPR.
“Pertama, kami melaporkan perkembangan Rancangan Undang-Undang mengenai pelaksanaan dan pelaporan APBN 2024 yang tengah dalam pembahasan dengan Badan Anggaran. Harapannya, sesuai hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah pusat tetap meraih opini WTP,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga melaporkan proyeksi fiskal untuk tahun 2025, di mana defisit APBN diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Menkeu, angka tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan belanja pemerintah.
“Saya menyampaikan pula perkembangan pembahasan RAPBN 2025 di DPR, terutama setelah laporan semester yang menunjukkan sejumlah capaian program pemerintah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga memaparkan kesiapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus mendatang.
Ia menegaskan bahwa rancangan tersebut akan memuat program-program prioritas Presiden, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta penguatan sektor pangan nasional.
“Termasuk pula inisiatif penting di bidang pendidikan seperti peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, perbaikan fasilitas madrasah, pengembangan sekolah digital, serta dukungan dari Kemendiktisaintek,” lanjutnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wamenkeu Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono.
“Pertama, kami melaporkan perkembangan Rancangan Undang-Undang mengenai pelaksanaan dan pelaporan APBN 2024 yang tengah dalam pembahasan dengan Badan Anggaran. Harapannya, sesuai hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah pusat tetap meraih opini WTP,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga melaporkan proyeksi fiskal untuk tahun 2025, di mana defisit APBN diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Menkeu, angka tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan belanja pemerintah.
“Saya menyampaikan pula perkembangan pembahasan RAPBN 2025 di DPR, terutama setelah laporan semester yang menunjukkan sejumlah capaian program pemerintah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga memaparkan kesiapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus mendatang.
Ia menegaskan bahwa rancangan tersebut akan memuat program-program prioritas Presiden, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta penguatan sektor pangan nasional.
“Termasuk pula inisiatif penting di bidang pendidikan seperti peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, perbaikan fasilitas madrasah, pengembangan sekolah digital, serta dukungan dari Kemendiktisaintek,” lanjutnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wamenkeu Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono.